Warna-warni Hidup

MESKI agak terlambat, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan "komandan" kendali operasi tanggap darurat Gunung Merapi cukup melegakan. Mulai Jumat (5/11) kemarin diputuskan penanganan bencana Gunung Merapi yang terletak di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah berada pada satu komando di tangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibantu Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, dan Kapolda Yogyakarta.

Kerja keras itulah yang harus dilakukan Kepala BNPB dalam menyikapi keputusan itu. Sebab, bencana meletusnya Gunung Merapi menimbulkan kesulitan amat sangat bagi para penduduknya. Bukan saja sudah lebih dari 100 nyawa melayang, hewan ternak mati, serta korban sakit ringan hingga berat berjatuhan, dan tak sedikit harta benda milik warga di wilayah bencana telah luluh lantak.

Mudah-mudahan BNPB mampu menjalankan fungsi sebagai badan nasional untuk penanggulangan bencana. Kita berharap Ketua BNPB Syamsul Ma'arif, yang posisinya setingkat menteri, mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk menangani bencana. Tidak hanya dalam menangani bencana gunung berapi, tetapi juga bencana-bencana nasional lainnya, seperti korban bencana gempa dan tsunami Mentawai (Sumbar), bencana banjir bandang Wasior (Paupa Barat), dan bencana-bencana lainnya.

Tidak ada keraguan bahwa Ketua BNPB mampu mengomandoi penanganan bencana Gunung Merapi. Namun, berkaca pada bencana di Mentawai dan Gunung Merapi dua pekan terakhir--sejak 26 Oktober lalu--kinerja BNPB tidak begitu menonjol. Di Mentawai, juga di Gunung Merapi, lewat berbagai pemberitaan media massa kita melihat dan mengetahui bahwa yang berperan adalah para tentara (TNI), PMI, Polri, serta sukarelawan dari berbagai organisasi. Sementara gerakan BNPB tak begitu terpantau.

Selain menetapkan Ketua BNPB sebagai komando tanggap darurat Gunung Merapi, Presiden SBY juga mengeluarkan empat keputusan lainnya: menetapkan unsur pemerintah pusat dipimpin Menko Kesra untuk memastikan agar bantuan dari pemerintah pusat bisa lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi lebih baik; mengerahkan TNI untuk penanggulangan bencana; mengerahkan Polri mengatur lalu lintas dan pengamanan kepada masyarakat; serta menugasi Menko Kesra dibantu Gubernur DIY dan Gubernur Jateng serta para bupati setempat untuk membeli ternak para penduduk dengan harga pantas.

Lima keputusan Presiden itu pantas dihargai, termasuk keputusan memimpin langsung proses tanggap darurat, dengan berkantor langsung di Yogyakarta sejak Jumat malam kemarin. Namun harapan kita, Presiden dan jajarannya tidak membeda-bedakan penanganan bencana, antara satu daerah dan daerah lain. Diharapkan pemerintah selalu cepat tanggap, bukannya baru memberikan perhatian lebih setelah jatuhnya banyak korban tewas, seperti di Gunung Merapi.

Jangan lupakan Mentawai. Kabupaten kepulauan di Sumbar itu juga butuh perhatian lebih. Kesulitan yang dihadapi masyarakat setempat pascagempa dan tsunami, 26 Oktober lalu, tak kalah beratnya. Selain telah 400 lebih korban tewas, rumah dan gedung-gedung perkantoran hancur, masyarakat Mentawai kini kesulitan mendapatkan bantuan pangan akibat terhambatnya transportasi karena keadaan alam.

Kita berharap penanganan bencana tidak lagi diwarnai seremonial, basa basi, serta acara kunjungan pejabat yang justru merepotkan. Dalam menyelamatkan korban bencana, pemerintah harus serius memaksimalkan bantuan, berapa pun nilainya. Pemerintah juga dituntut pintar-pintar memaksimalkan dukungan swasta, sehingga tak ada yang salah sasaran, apalagi penyimpangan. Pemerintah tidak perlu khawatir akan bangkrut karena menolong dan mengatasi korban bencana.*** 

sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=265664